Evolusi Sistem Pendidikan #1

November 15, 2015

(diantara banyak jejak dan hal yang ingin saya tuliskan, saya memilih menuliskan tentang ini terlebih dahulu, anggaplah sebagai pelunasan hutang saya kepada narasumber terkait).

Sebenarnya, tulisan ini lebih cocok menjadi sebuah paparan atau orasi pada perayaan-perayaan yang ada sangkut pautnya dengan pendidikan, tapi saya memilih menuliskannya hanya di blog pribadi. Barangkali lebih banyak yang membaca tulisan ini ketimbang mendengar orasi saya tentang ini.


Evolusi Sistem Pendidikan

Saya sengaja bertemu dengan narasumber pemilik utuh dari ide-ide yang akan saya paparkan dalam tulisan ini, yang sayang sekali beliau “don’t need famous, but just need peace and happiness”, sehingga tidak saya sebutkan secara gamblang siapa. Yang perlu diketahui adalah, tulisan ini hanya pemaparan ulang dari apa yang saya simak dari paparan narasumber secara verbal, yang saya sedikit saya kembangkan dan saya kritisi. Sebenarnya narasumber ybs berharap saya akan memberikan banyak antitesis terhadap ide-idenya, untuk dapat didiskusikan ulang, tapi lagi-lagi saya lebih banyak setuju .
Beliau memaparkan, secara singkat, dengan contoh-contoh faktual, mengenai ketimpangan sistem pendidikan di negara kita, dan merumuskan beberapa pilar sebagai evolusi sistem pendidikan yang patut dicoba tanpa perlu melalui uji klinis.  Selanjutnya tulisan ini tidak akan seberat judulnya, pemecahan-pemecahan praktis bisa saja lahir dari pilar-pilar tersebut, lahir dari konsep-konsep filosofis, yang lebih memberi perhatian pada inti, bukan polesan-polesan kulit. Kita, tanpa perlu berada di pucuk pimpinan, barisan kekuasaaan, atau menjadi bagian dari pemilik kebijakan, kita, bisa saja turut andil dalam evolusi sistem pendidikan tsb.
Sedikitnya, ada 4 pilar dasar sebagai solusi dari sistem pendidikan saat ini. Ada kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki, paradigma-paradigma yang perlu digeser, dan cara-cara yang perlu diganti. Saya menyebutkan sebagai sebuah tahap menuju evolusi pendidikan. Mari kita mulai dengan pilar pertama.

Pilar I. Mendefinisikan Ulang Mengenai Status Buta Huruf
Pemerintah mendefinisikan buta huruf sebagai ketidakmampuan bmembaca dan menulis dalam bahasa Indonesia. Sebuah fakta menyebutkan bahwa ada 3,6 juta penduduk Indonesia yang buta huruf. Lalu, bagaimana dengan suku-suku pedalaman yang fasih sekali berbahasa lokal? Berkomunikasi dalam bahasanya, membaca dan menulis hanya saja tidak menggunakan standar bahasa Indonesia. Pemerintah kita terlalu menstandarkan bahasa, lupa bahwa indonesia memiliki banyak suku. Berdasarkan data sensus penduduk, diketahui jumlah suku di Indonesia sebanyak 1.128 suku. Sedangkan penelitian Kemendikbud pada tahun 2012, menyatakan jumlah bahasa dan sub bahasa di seluruh Indonesia mencapai 546 bahasa. Apakah kita melupakan angka-angka tersebut, angka-angka yang menunjukkan keragaman masing-masing soal bahasa dan cara berkomunikasi. Lalu, kenapa harus disamakan?

Saya sempat mendebat pendapat ini,
“Loh, Bahasa Indonesia kan bahasa Nasional. Bahasa kesatuan, ya, harus dong pake bahasa Indonesia, itu kan identitas”
“Siapa yas yang bilang bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional? Pemerintah kan?”
“Iya, awalnya dari sumpah pemuda.”
“Terus, kalau ga bisa berbahasa Indonesia berarti gak nasionalis?”
“_______” *diam, dalam hati, “iya juga sih”

Orang-orang di suku pedalaman dipaksakan harus menguasai tentang bahasa Indonesia, membaca, menulis dan berkomunikasi lewat bahasa yang disebut-sebut sebagai bahasa nasional, agar lepas dari status “buta huruf”. Padahal dalam kapasitas mereka, yang jauh dari kemilau ibukota, pusat pemerintahan, yang bahkan kurang mengenal Indonesia. Bisa jadi mengintip Indonesia secara keseluruhan lewat peta saja tidak pernah. Mereka tidak mengenal jauh tentang Indonesia, bahkan mungkin lebih jauh lagi tidak merasa menjadi bagian dan memiliki Indonesia, bisa saja bagi anak-anak disana Indonesia adalah sebuah dongeng, dengan ibu peri, kastil, taman bunga, kupu-kupu, kolam, nan indah, yang jauh sekali dari tempat mereka. Lalu, sebegitu egoisnya kah kita memaksakan mereka untuk berbahasa nasional? Dengan akses yang begitu terbatas untuk mengenal apa itu nasionalisme. Memvonis mereka dengan status “buta huruf”, bukankah sebuah diskriminasi? Sementara, dalam kesehariaanya, mereka menikmati hari-hari lewat kearifan lokal. Bahasa daerah, cara-cara daerah, adat istiadat, budaya lokal, yang sesungguhnya merupakan entitas yang turut membentuk Indonesia. Kekayaan-kekayaan lokal yang terus dipertahankan apakah bertentangan dengan nasionalisme? Jika dalam kapasitasnya, pemerintah mampu menjangkau suku-suku terbelakang, lalu menginiasi tentang baca tulis dalam bahasa Indonesia, mengenalkan Indonesia, masuk dalam dimensi-dimensi keberagaman lalu mengenalkan tentang apa itu bahasa persatuan dan hukum wajibnya, demi memberantas “buta huruf”, langkah-langkah tersebut akan jauh lebih heroik, daripada sekedar mengutuk buta huruf menurut definisi yang berkembang selama ini.
Tapi apakah mungkin? Retorik!

Suku-suku yang berbahasa lokal, jika menguasai bahasa Indonesia adalah menjadi kewajiban, maka dalam tiap daur hidup mereka yang tidak pernah mengenal bahasa Indonesia, suka tidak suka, kita seperti menganggap mereka sebagai makhluk asing di planet asingnya. Menganggap mereka seperti menggunakan bahasa asing hanya karna kita tidak mengerti, pun mereka yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Lagi-lagi ini diskriminatif. Mereka adalah Indonesia, dengan atau tanpa kemampuan berbahasa Indonesia, mereka telah membentuk Indonesia menjadi ada lewat keberagaman. Mereka bisa dikatakan buta huruf, dan menambah besar angka dan prosentase buta huruf di negeri ini. Buta huruf adalah stereotip negatif, seolah menjadi parameter kebodohan atau kemajuan suatu negara. Semakin banyak buta huruf, sebagai awam saya dapat menyimpulkan semakin tinggi pula tingkat kebodohan. Saya membayangkan, jika angka buta huruf dieliminasi secara ekstrem karna orang-orang mampu baca tulis dalam bahasa lokal tidak dianggap buta huruf, akan seberapa ciut angka yang kita dapatkan. Penciutan angka buta huruf, yang sekaligus menurunkan anggapan awam mengenai tingkat kebodohan. Tidak mengerti bahasa Indonesia, tidak selalu berarti bodoh. 

Orang-orang yang bertahan dalam kearifan lokal, mampu berkembang dengan caranya masing-masing, bahkan mungkin jauh dari peran dan kebijakan tertinggal. Memaksakan bahasa Indonesia menjadi standar umum tak terkecuali untuk suku-suku tertinggal, sama saja memaksakan kearifan lokal untuk masuk dalam pola hidup metropolis. Kita sama-sama memaksakan, sama-sama memandang perbedaan sebagai keterasingan. Seolah kita hidup dalam planet masing-masing, berbahasa dan berpola hidup dengan cara planet masing-masing. Hakikatnya, pemaksaan-pemaksaan tersebut justru memberi jarak sejauh-jauhnya bagi nasionalisme. Nasionalisme menjadi sesuatu yang asing, yang justru menjadi antitesis bagi tujuan awal bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

Jika dikaitkan dengan sumpah pemuda, bahasa Indonesia kala itu berhasil menjadi bahasa nasional, sebab lahir dari pemikiran pemuda-pemuda yang haus akan alat pemersatu untuk berjuang bersama, salah satunya adalah bahasa. Tetapi, apakah yang lebih dibutuhkan Indonesia sekarang? Alat pemersatu ataukah ketajaman dalam mentolerir keberagaman? Jika jawabannya adalah pilihan kedua, maka, langkah menuju evolusi sistem pendidikan, dapat dimulai dengan mendefinisikan ulang tentang status buta huruf. Bahwasanya, tidak menguasai baca tulis ala bahasa Indonesia, tidak lagi dianggap sebagai buta huruf. Buta huruf dapat didefinisikan ulang sebagai ketidakmampuan baca tulis dalam bahasa manapun. Jika menguasai baca tulis dalam salah satu bahasa, maka tidak bisa dengan diskriminatif menyematkan status “buta huruf” pada kondisi tsb.


Belum lagi jika dikaitkan dengan kemampuan membaca dan menulis dari sisi diluar aksara. Membaca kan tidak harus selalu membaca tulisan.
Misalnya:
Membaca alam.
Membaca cinta.
Membaca Tuhan.
Membaca diri.
Sebaiknya kita gali kembali, apakah orang-orang tajam kemampuannya dalam membaca “huruf-huruf lain” tsb, juga buta huruf?
 

(NB: Saya tidak akan mengajak debat, boleh saja tidak setuju)
Sumber gambar: http://kaltara.prokal.co
Lanjutan tulisan ini dapat dibaca di: Evolusi Sistem Pendidikan #2

Artikel lainnya:

0 komentar

Subscribe