[Book Review] Islam Kiri: Melawan Kapitalisme Modal (Bag. 2)

September 10, 2017

eko prasetyo

Islam Sebagai Agama Perlawanan

Dr. Taha Hussein, berpendapat kalau Nabi Muhammad SAW datang ke Mekkah hanya mengajarkan tentang Tauhid, niscaya masyarakat Quraisy akan mudah menerima Islam. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, pada awalnya, Islam menjadi agama yang amat ditentang karena nabi Muhammad SAW datang bukan sekadar membawa ajaran Tauhid. 

Nabi  Muhammad datang untuk memberi peringatan dan untuk melakukan perombakan besar-besaran terhadap sistem sosial yang berlaku saat ini, menjadi sistem yang tidak lagi menindas dan diskriminatif. Pelarangan terhadap penumpukan kekayaan, etika bisnis yang adil, pelarangan riba, dll. 

Prinsip Islam mengajarkan untuk hidup tidak berlebih-lebihan dan menyerang konsumerisme yang diakibatkan oleh sistem kapitalis Quraisy. Visi islam adalah adil dan egaliter. Basis yang material yang dirombak pada saat kedatangan Islam adalah ekonomi, sistem sosial dan tabiat kekuasaan. Maka benarlah bahwa khittah Islam adalah sebagai agama perlawanan.

Keruntuhan Negara Muslim Karena Ketergantungan Modal

Jatuhnya khalifah Ustmaniyah karena sistem kapitalis, dimulai dari dibangunnya Teruzan Suez, dengan penetrasi modal dari bangsa Eropa merupakan awal ketergantungan ekonomi Mesir pada Eropa. Juga beberapa contoh penguasa negara lain yang memberikan hak monopoli perorangan. Aljazair yang dirampas minyaknya oleh Perancis melalui asimilasi politik dan budaya secara total. 

Tunisia dengan penguasa negaranya yang sekuler. Krisis ekonomi negara-negara muslim berawal dari imperialisme yang merupakan tahapan tertinggi dari praktik kapitalisme. Imperialisme diartikan sebagai kontrol formal dan informal terhadap sumber-sumber ekonomi lokal yang merugikan warga setempat. 

Barang manufaktur menggantikan kerajinan tangan Iran sehingga mematahkan konsilidasi pengusaha domestik. Sistem ekonomi eksploitatif dicirikan dengan pretheem (penguasaan tanpa batas), productiviste (teknologi tanpa batas yang dapat mendorong produktivitas), expansionisme (mobilitas tanpa batas keuntungan, dan marchand (akumulasi prive dan solvabilitas).

Penguasaan kekayaan dunia yang hanya dinikmati oleh beberapa negara kaya berdampak pada beberapa negara paling miskin yang hanya dapat menikmati sebanyak 1%nya saja. Hal ini membuat negara-negara miskin teralienasi, anomik, dan marjinal. Pembentukan negara-negara boneka yang disetir oleh negara maju. 

Agama memiliki potensi untuk menyulut revolusi, seperti yang terjadi di beberapa negara Muslim. Salah satunya adalah Iran, keberhasilan revolusi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sejarah perjuangan melawan penindasan, kekuasan tradisional yang diberilan kepada ulama, dan messianik & utopian (revolusi mudah tersulut). 

Khoemini yang memimpin revolusi Iran berhasil menghubungkan antara teologis dan organisasi. Contoh revolusi lainnya adalah di Tunisia, Aljazair, Palestina, Afganistan, Mesir, Philifina, dan Malaysia. Ketergantungan terhadap modal telah memicu penderitaan rakyat yang mengakibatkan kejatuhan kesejahteraan di berbagai negara.

Dalam buku ini, Eko Prasetyo juga menyinggung tentang terorisme yang gagal didefinisikan secara adil. Ia menyimpulkan bahwa isu terorisme yang menyudutkan Islam sengaja diciptakan untuk melawan segala bentuk ketidakpercayaan terhadap kapitalisme.


Hasil Europe Convenstion on The Suppremasion of Terrorism (ECTT) tanggal 27 Juni 1977, mendefinisikan terorisme sebagai crimes against humanity. Dan pada pasal 6 ECTT menyatakan bahwa act of terror (pelaku teror) dapat diekstradisi. Pasal tersebut lah yang membuat Milosenic diekstradisi. 

Milosenoc adalah otak “pemusnahan” 3.000 nyawa dalam pembersihan etnis Kosovo di Albania. Tapi pasal tersebut gagal diberlalukan kepada Augusto Pincochet yang juga telah melakukan genosida di Cile. Adanya standar ganda dalam penerapan pasal tersebut. 

Lalu, apa kabar dengan genosida yang terjadi di Palestina dan Afganistan? Juga terhadap Amerika yang secara tidak langsung dalam “pembersihan” jutaan orang PKI? Bahkan Chomsky, mengatakan bahwa setelah abad ke-18 konsep terorisme adalah aksi-aksi kekerasan pemerintah untuk menjamin ketaatan rakyat.

Jebakan Kapitalis di Indonesia

Jebakan kapitalis di Indonesia dimulai dari proyek pembangunan ke globalisasi pasar pada rezim Soeharto, melalui undang-undang PMA (Penanaman Modal Asing). Banyak lagi kebijakan-kebijakan yang dimulai pada zaman orba “yang menindas” rakyat, dan menjadi warisan bagi rezim-rezim setelahnya. 

Dimulai dari jatuhnya harga minyak yang membuat pemasukan negara merosot, diberlakukannya deregulasi pada tahun 1998 tentang pasar bebas. Liberalisasi invenstasi tsb telah membuat ketergantungan industri dan finansial.

Revolusi Hijau, juga menjauhkan petani dari kebiasaan dan pengetahuan lokalnya. Sementara swasembada berasa hanyalah kebijakan untuk mengontrol petani, bukan untuk menguntungkan petani.

Land Resource & Management Planning selama 25 tahun (1995-2020), yaitu kebijakan pasar tanah yang juga merugikan. Golongan buruh pun menjadi tumbal dengan adanya campur tangan militer & Depnaker untuk menertibkan mogok kerja dengan adanya regulasi Depnaker/342/1986. Padahal pada saat itu upah minimun yang diberlalukan hanya dapat memenuhi 70% dari kebutuhan buruh.

Pembangunan yang merampas lahan pertanian juga berakibat pada terpinggirkannya posisi perempuan. Karena tidak ada lagi lahan untuk bertani, perempuan-perempuan desa ke kota untuk masuk ke sektor informal (menjadi PRT, pemulung, Pedagang Kaki Lima) dan menjadi buruh dengan kondisi kerja yang buruk dan tidak memadai. 

Begitu pun dengan buruh migran, yang meski menyumbang devisa terbesar namun tidak diimbangi dengan perlindungan hukum. Kebijakan bea masuk gula telah menghancurkan petani gula, hal yang sama pun terjadi pada komoditi beras. 

Arus perdagangan beras dikuasai kepentingan kapitalis. Hasilnya, Indonesia telah menjadi pengimpor beras kedua terbesar setelah Rusia. Banyaknya kebijkan-kebijakan yang mencekik tersebut membuat petani-petani hidup miskin dengan memiliki lahan terbatas.

Kebijakan Kapitalis dari Organisasi International

Kebijakan SIS (Sanitory & Shitosanitory) Regulation yang tujuannya melindungi keseluruhan dan kehidupan manusia, tumbuhan dan hewan. Namun pada prakteknya  hanya menjadi justifikasi ilmiah untuk melakukan penolakan terhadap hasil pertanian dan perikanan Indonesia untuk ekspor ke Amerika, Uni Eropa dan Jepang. 

Sebaliknya, YLKI produk yang kurang baik justru banyak yang lolos masuk ke Indonesia. Kebijakan lainnya yang ikut menjerat adalah liberalisasi jasa, kebebasan investasi, swastanisasi perusahaan. Pemerintah meratifikasi kebijakan WTO (World Trade Organization) tentang hak paten dan hak ekslusif ke dalam kebijakan HaKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). 

Hak paten hanya boleh diberlakukan pada produk baru dan skala industri. Keteribatan aktif terhadap kapitalisme global akan menyingkirkan kekuatan ekonomi domestik. James T. Woffer mengatakan bahwa liberasasi pasar gagal menjangkau kesejahteraan untuk kaum melarat. Belum lagi dengan jeratan hutang luar negeri yang pembayarannya dibebankan pada pemotongan anggaran di beberapa sektor. 

Peter Evans mengatakan ada 3 unsur pembangunan kapitalis, yaitu, modal asing, pemerintahan dunia, dan borjuasi lokal. Perguruan tinggi lewat kaum teknorat, intelek, dan aktivis LSM turut mempercepat penyebaran gagasan kapitalis melalui Development Studies. Sedangkan borjuasi lokal yang dekat dengan pemerintah dapat diberikan hak istimewa lewat “peraturan khusus”. Maka nasionalisme hanya menjadi selubung untuk kepentingan borjuasi lokal untuk menumpuk keuntungan.

Tulisan-tulisan yang berkaitan:

Artikel lainnya:

0 komentar

Subscribe